Selasa, 23 Mei 2017

Luhut Panjaitan Sore ini Mengundang Perwakilan dari Kementerian Keuangan, Untuk Rapat Soal Proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.



UNITED4D
- Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan sore ini mengundang perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ke kantornya untuk rapat soal proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.


Baca juga : 

Kementrian PUPR dan 31 Pemda Tandatangani Kerjasama Sanitasi Berbasis Masyarakat



Rapat membahas langkah-langkah yang harus dilakukan pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 (Perpres 49/2017) tentang Percepatan Penyelenggaraan LRT terintegrasi di Wilayah Jabodebek..

"Jadi tadi kita rapat next step setelah keluarnya Perpres. Ada 3 aspek, dari sisi operasional, pembiayaan, dan legal," kata Luhut usai rapat di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (23/5/2017).


dari sisi operasional, perlu sinkronisasi sarana dan prasarana LRT. Misalnya antara tiang-tiang LRT yang dibangun Adhi Karya dengan kereta yang akan dioperasikan PT KAI.

"Dari segi operasional, kita perlu ada sinkronisasi desain antara sarana dan prasarana. Jadi antara tiang-tiang yang dibuat Adhi Karya dengan keretanya, sinyal, dan sebagainya," terang Luhut.

Biaya proyek LRT juga dievaluasi, akhir bulan ini selesai. "Sekarang dari pihak Kemenhub sudah menunjuk konsultan untuk mengevaluasi harga dari proposal yang diajukan Adhi Karya, termasuk desain dan sebagainya. Harapannya akhir bulan ini selesai," ucapnya.


 mengevaluasi struktur pembiayaan proyek LRT. Bunga pinjaman untuk membiayai proyek LRT diupayakan bisa serendah mungkin.

"Dari aspek pembiayaan, kita sudah minta SMI dan Mandiri mulai mengevaluasi struktur pembiayaannya. Untuk sementara asumsi bunganya market, tapi kita coba beberapa usaha agar bunga lebih rendah tapi bank juga enggak rugi," Luhut menjelaskan.

dari sisi legal, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan jaminan untuk proyek LRT. Jaminan ini diperlukan agar perbankan tak ragu memberikan pinjaman.

"Penjaminan sama dengan proyek-proyek lain. Jadi nanti yang dijamin adalah pembiayaan yang diberikan oleh sindikasi-sindikasi perbankan. Termasuk dari perbankan juga minta fleksibilitas, misalnya setelah 3 tahun mungkin bisa issue bond. Jadi loan ditukar jadi bond," kata Luhut.


Jaminan itu menggaransi bahwa pemerintah tak akan lepas tangan kalau terjadi sesuatu. 

"Jaminannya adalah jaminan pemerintah. Kalau sampai ada apa-apa, negara yang tanggung jawab," pungkas Luhut.


Bandar Togel Terpercaya, Bandar Togel Online, Agen Togel Terpercaya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar