Anies Memang Sudah Dikejar-kejar Oleh Janji Politiknya Selama Kampanye Pilkada DKI Jakarta.

UNITED4D - nies Baswedan sengaja melaksanakan salat Jumat di sebuah masjid di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Dulu di kawasan itulah ia memberikan janji untuk tak menggusur selama memimpin Jakarta kelak. Ia ingin mengingatkan diri. 

Baca Juga :

Bawaslu DKI Temukan Sejumlah Masalah Saat Pencoblosan Pilgub DKI Putaran Kedua

 
Anies memang sudah dikejar-kejar oleh janji politiknya selama kampanye pilkada DKI Jakarta. Sebenarnya penagihan janji itu berlebihan karena Anies baru menang dalam real count KPU pada Kamis, 20 April 2017.
Tapi Anies sendiri beriktikad untuk mengingatkan dirinya akan janji-janjinya untuk Jakarta. “Ini adalah hari Jumat pertama sesudah warga Jakarta menentukan pilihan pada Rabu kemarin,” kata Anies di Masjid Al-Hidayah, Jalan Bukit Duri, Pangkalan I, Jakarta Selatan.
“Bagi saya, penentuan kemarin itu bukan sekadar soal gubernur dan wakil gubernur, tapi soal janji-janji yang diungkapkan selama kampanye,” tuturnya.
Saat masa kampanye, Anies bertandang ke Bukit Duri pada Selasa, 15 November 2016. Warga mengeluhkan janji Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dalam pemilihan Gubernur DKI pada 2012 yang tak akan menggusur mereka.
Di wilayah tersebut, terdapat 460 keluarga yang masuk daftar relokasi tahun 2016. Saat pemerintahan Jokowi-Ahok berjalan, kampung yang berada di bantaran Kali Ciliwung itu benar-benar direlokasi. 

Bahkan Ahok, yang menggantikan Jokowi sebagai gubernur, mengancam memperkarakan warga jika menolak. Mereka masih menolak karena lahan relokasi yang disediakan adalah rumah susun di Rawa Bebek, yang letaknya jauh.
Anies sendiri melalui janji kampanyenya bukan tak akan merelokasi warga di tempat tersebut. Ia tetap melakukan relokasi, tapi dengan cara yang lebih manusiawi. Soal bagaimana jalannya, nanti akan dibuktikan setelah menjabat.
“Kami akan lakukan ini dengan manusiawi. Artinya, kami akan memberikan solusi kepada mereka, tempat baru yang nyaman, yang terjangkau, akses kesehatan dan pendidikan. Itu kriterianya,” ucap Anies.
Anies berusaha membuktikan janjinya bukan pemanis saat kampanye. Namun jalannya bakal terjal karena konsep relokasinya pun belum detail.
Bukan hanya soal relokasi, banyak janji kampanye Anies yang dicibir karena terlihat tak masuk akal. Salah satunya soal pemenuhan kebutuhan perumahan murah bagi warga Jakarta.
Ia pernah menjanjikan akan menyediakan rumah seharga Rp 350 juta dengan uang muka (down payment/DP) nol rupiah.
Selama ini, ada aturan Bank Indonesia mengenai loan to value yang menyebutkan beban biaya tanggungan bank sebesar 85 persen dari harga total rumah. Sisa sebesar 15 persen harus dipenuhi oleh pemohon dalam bentuk uang muka.

Sedangkan bunga ringan dalam rumah program pemerintah (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP) hanya bisa diterapkan pada nilai rumah di Jakarta maksimal Rp 130 juta. Jika harganya di atas angka itu, akan digolongkan dalam KPR umum.
Anies dan Sandi tentu harus putar akal jika ingin beriktikad merealisasi janji kampanyenya. Pasalnya, beberapa aturan tingkat nasional masih menghadang niat baik mereka.
Masalah lain yang berbenturan dengan aturan nasional adalah soal transportasi. Anies berkomitmen memberdayakan angkot sebagai terobosan atas kemacetan. Alasannya, saat ini sudah ada 13 juta sepeda motor dan 4 juta mobil dengan 10 juta penduduk lebih.
Makanya integrasi angkutan umum harus menjadi solusi karena tak mudah melayani semua jalur jalanan di Jakarta. Ia pun menjanjikan biaya angkot seragam, yakni Rp 5.000, dengan manajemen seperti busway, yakni tiket terusan.
Lagi-lagi soal ini masih kontroversial karena angkot tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tentunya aturan lokal harus disiapkan untuk menjamin janji itu.
Bukan hanya itu, jika dirunut satu per satu janji kampanye sangat panjang. Peneliti Transparency International Indonesia, Ibrahim Fahmi Badoh, menyebutkan dalam akun Facebook-nya, saat ini ada 24 program Anies-Sandi yang harus ditagih kelak.
Janji itu di antaranya soal penghentian reklamasi Teluk Jakarta. Program kontroversial karena tersangkut suap yang menyeret anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Sanusi, ini harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. 

Apalagi selama ini beberapa fraksi pendukungnya di DPRD merasa adem ayem dengan reklamasi Teluk Jakarta, termasuk partai Sanusi.
Sandi sendiri memberikan jawaban soal program rumah dengan uang muka nol rupiah. Menurutnya, program ini sangat mungkin dilakukan dengan kerja sama DPRD. Ia optimistis memenuhi masalah kebutuhan perumahan hingga 80 persen.
Bila program ini dijalankan konsisten, perhitungan kepemilikan hunian di DKI Jakarta mencapai 300 ribu program uang muka nol rupiah, sehingga menyediakan 240 ribu hunian.
“Rumah dengan DP nol rupiah ini targetnya mengurangi backlog dari antrean untuk mendapatkan hunian murah ini, yang jumlahnya lebih dari 300 ribu. Target kita bisa berkurang 80 persen selama 5 tahun,” tutur dia.
M. Taufik, Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, optimistis program dalam janji kampanye akan dituntaskan. Pembahasan lebih lanjut bakal dilakukan ketika keduanya sudah dilantik.
“Sudah pasti, jelas dilaksanakan kok, nggak ada yang ditonjolkan. Nanti itu baru pembahasannya ada lebih lanjut,” tuturnya.

 Bandar Togel Terpercaya, Bandar Togel Online, Agen Togel Terpercaya